Sejarah analisi pemberontakanPKI Madiun,DI/TII,G30S-PKI,ANDI AZIZ,APRA,RMS,PRRI,PERMESTA dan BFOT
Assalamualaikum warahmatullahi wb.
Saya Fahmi Dwi Saputra dari kelas XIIMIPA absen:16
Saya akan menganalisis tentang faktor penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun,DI/TII,G30S-PKI,ANDI AZIZ,APRA,RMS,PRRI,PERMESTA dan BFOT
1. Pemberontakan PKI Madiun
1. Kekecewaan atas Perundingan Renvile
2. Kekecewaan atas rasionalisasi jumlah pasukan TNI
3. Hasutan dari Musso yang baru kembali dari Uni Sovyet
Pembahasan:
Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948, berpusat di wilayah sekitar Madiun, Jawa Timur. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah.
Aksi ini merupakan reaksi terhadap hasil Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolah rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI.
Akibat perjanjian ini kelompok kiri yan menentang perjanjian Renville dan Nasionalisasi Tni membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
Kemudian pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet.
Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Pemerintah Front National Daerah Madiun. Salah satu korban pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Gubernur Jawa Timur, RM Suryo dan dokter pejuang kemerdekaan, dr, Mawardi.
Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer.
Saat itu pasukan Divisi Siliwangi sedang ditarik dari Jawa Ba
rat karena perjanjian Renvile.
Pasukan ini mengepung pemberontah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dan berhasil memadamkan pemberontakan dalam waktu yang cepat.
(MUSO MANUWAR atau MANUWAR MUSO)
2.Pemberontakann DI/TIITII Jawa Barat
Para pemberontak DI/TII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwirjo semula merupakan milisi perlawanan terhadap pasukan sekutu Belanda pada Revolusi fisik. Pasukan ini juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengusahakan agar Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Namun pada perkembangannya, pasukan ini menjadi pasukan yang menolak kebijakan pemerintahan Soekrano. Alasannya sangat politis, yakni bagaimana peranan Kartosuwirjo sebagai pimpinan ditiadakan oleh pemerintah Soekarno. Juga beberapa perbedaan pandangan antara kubu Soekarno dengan Kartosuwirjo. Maka puncaknya, pemberontakan itu manakala terjadi Perjanjian Renville 1948, dimana sebagain besar isi perjanjian merugikan pihak Indonesia. Oleh alasan itulah Kartosuwirjo, yang berbeda pandangan politik dengan Soekarno, mengikrarkan pemerintahan DI/TII Jawa Barat yang segera diikutioleh beberapa daerah lain.
(Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo)
3.Pemberontakan G30S-PKI
Latar belakang G30S/PKI :
1. PKI menjadi salah satu partai pemenang dalam pemilu 1955.
2. Terbentuknya poros Jakarta-Peking.
3. Penerapan sistem pemerintahan berlandaskan NASAKOM.
4. Pergolakan politik yang semakin tidak stabil.
5. Terjadinya sengketa antara AD dan PKI.
Tujuan G30S/PKI :
-Mengubah ideologi pancasila menjadi ideologi komunis.
Tokoh G30S/PKI :
D. N Aidit dibantu oleh Letkol Untung Sutopo
Kronologis G30S/PKI :
Tahap persiapan PKI dan tindakan :
1. Membentuk ormas-ormas, seperti : SOSBI (Kaum Buruh), BTI (Kaum Tani), GERWANI, dan LEKRA.
2. Mengusulkan terbentuknya angkatan ke-5.
3. Memfitnah AD dengan isu Cup Dewan Jenderal.
4. Merebut sarana penting, seperti : Stasiun RRI, Pusat Telekomunikasi, dan Bandara Halim Perdana Kusumah.
5. Menculik dan membunuh para Jenderal dari AD.
Tahap usaha AD menghadapi usaha PKI :
1. Mengingatkan pemerintah tentang tindak-tanduk kegiatan PKI.
2. Menolak terbentuknya angkatan ke-5.
3. Menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang dibentuk AD bukan Cup Dewan Jenderal tetapi Wanjakti (Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi).
4. Menjaga dan mengamankan pemerintah dari situasi politik PKI.
- 30 September 1965 : PKI menyusun kekuatan dengan mempersiapkan pasukan-pasukannya di daerah Lubang Buaya.
- 01 Oktober 1965 : Pasukan PKI mengadakan penculikan para Jenderal.
- 02 Oktober 1965 : Pemerintah mengadakan operasi militer dengan menurunkan pasukan kostrad di bawah Meyjen Soeharto.
yang memerintah pasukan => RPKAD => Kolonel Sarwo Edi Wibowo
- 02 Oktober 1965 : Pasukan RPKAD berhasil merebut kembali sarana penting : Stasiun RRI, Pusat Telekomunikasi
- 03 Oktober 1965 :Berhasil merebut Halim Perdana Kusumah dan dilanjutkan dengan pencarian para Jenderal atas petunjuk Brigadir Polisi Sukitman.
- 04 Oktober 1965 : Dilakukan penggalian mayat para Jenderal di sumur tua Lubang Buaya.
- 05 Oktober 1965 : Dilakukan pemakaman para Jenderal di Kalibata, taman makam pahlawan.
- 06-09 Oktober 1965 : Diadakan operasi militer pembersihan G30S/PKI baik di Jakarta, Jatim dan Jateng.
- 09 Oktober 1965 : Berhasil menangkap Letkol Latif.
- 11 Oktober 1965 : Letkol Untung Sutopo tertangkap di Tegal dan tertembaknya D. N Aidit di Boyolali.
- 24 November 1966 : Kematian D. N Aidit disebarluaskan, dilanjutkan dengan penangkapan tokoh lain G30S/PKI, seperti Nyono, Dr. Subandrio, Umar Dani, Sam Kamarujaman, Kolonel Sakirman.
Para Jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S/PKI :
1. Jenderal Ahmad Yani
2. Jenderal S. Parman
3. Jenderal R. Suprapto
4. Jenderal M. T Haryono
5. Jenderal D. I Panjaitan
6. Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
(Dn. Aidit)
4.Pemberontakan Andi Aziz
Pemberontakan Andi Azis meletus di kota Makassar, pada tanggal 8 April 1950. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para mantan serdadu KNIL.
Berdasar kesepakatan Konferensi Meja Bundar, pasukan KNIL digabung kedalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) bersama pasukan TNI. Akibatnya, para serdadu KNIL menolak kesepakatan ini, dan merasa didominasi oleh para tentara TNI yang berasal dari Jawa. Akibatnya mereka menuntut agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Azis, seorang mantar perwira KNIL. Kebanyakan pemberontak adalah mantan serdadu KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, Pasukan Kolonial Hindia Belanda).
Tuntutan pasukan pemberontak Andi Azisadalah agar pasukan TNI ditarik dari Makassar, agar Negara Indonesia Timur dipertahan kan dan agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
Pemberontakan meletus setelah para bekas serdadu KNIL menyerang markas APRIS dan menyandera sejumlah perwira APRIS di Makassar. Setelah menguasai Makassar, mereka mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka.
Menghadapi pemberontakan Andi Azis ini, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta Andi Azis untuk segera datang ke Jakarta. Jika Azis mengabaikan ultimatum tersebut, Kapal Laut "Hang Tuah" akan meyerang Makassar.
Selain itu, ultimatum pemerintah juga meminta Andi Azis untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4 x 24 jam, ultimatum juga diabaikan. Setelah batas waktu berlalu, pemerintah mengirim pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang.
Pada tanggal 15 April 1950, Andi Azis akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwana IX bahwa dia tidak akan ditangkap. Tapi, saat Azis datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Azis di hukum 15 tahun penjara.
( Andi Aziz)
5.Pemberontakan APRA
Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950 gerombolan APRA menyerang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS/TNI). Bahkan, Markas Staf Divisi Siliwangi berhasil mereka rebut.
Letnan Kolonel Lembong dan lima belas pasukannya tewas setelah diserang 150 gerombolan APRA. Akibat pemberontakan APRA ini sekitar 79 tentara APRIS tewas.
Pemerintahan Hatta mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda dan mengirimkan pasukan ke Bandung.
Akhirnya, Komandan Tentara Belanda Mayor Jenderal Engels mendesak Westerling agar pergi. Gerombolan APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh APRIS dengan dibantu rakyat.
( Raymond Westerling)
6.Pemberontakan RMS
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi pada 25 April 1959, dipimpin oleh Chris Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon, dan pulau sekitarnya seperti pulau Seram.
Salah satu penyebab meletusnya pemberontakan RMS adalah banyak bekas prajurit KNIL (Tentara Kolonial Hindia Belanda) asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung dengan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).
Hal ini ditambah dengan kekecewaan Chris Soumokil, akibat bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT).
Soumokil dan para bekas prajurit KNIL ini membuat mereka menekan Kepala Daerah Maluku Selatan, Johannes Manuhutu, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, Manuhutu dibawah tekanan Chris Soumokil dan prajurit KNIL mendeklarasikan Republik Maluku Selatan.
Pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengirim pasukan APRIS dibawah pimpinanl Slamet Riyadi dan Alex Kawilarang. Pada tahun 1950, Ambon dan Namlea berhasil direbut. Pada tahun 1963, Chris Soumokil berhasil di tangkap. RMS berhasil digagalkan dan para pendukungnya yang tersisa melarikan diri ke Belanda.
(Dr Cristhian Soumokil)
7.Pemberontakan PRRI
Sejarah pemberontakan PRRI – Kemudian para tokoh militer dan sipil pada tanggal 9 Januari 1958 mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatra Barat. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah pembentukan pemerintahan baru dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah baru tersebut.
Pada tanggal 15 Pebruari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara.
Untuk menghadaai pemberontakan PRRI, pemerintah Indonesia melakukan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing.
Pemberontakan Permesta
Sejarah pemberontakan Permesta – Sementara itu, setelah dibentuk Dewan Manguni, para tokoh militer Sulawesi memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Proklamasi di Sulawesi dipelopori oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, Panglima Wirabhuana. Permesata kemudian bergabung dengan PRRI.
Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi militer gabungan yang bernama Operasi Merdeka dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi menumpas Permesta ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) yang dikemudikan oleh seorang warga negara Amerika Serikat.
Pesawat itu ditembak pada tanggal 18 Mei 1958 di atas kota Ambon. Pada bulan Agustus 1958, pemberontakan Permesta baru dapat ditumpas. Kemudian pada tahun 1961, pemerintah membuka kesempatan kepada sisa-sisa pendukung Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia.
(Kolonel Ahmad Husein)
8.Pemberontakan BFO
Pendirian Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO) tidak lepas dari pembentukan negara federal di Indonesia. Rencana pembentukan negara federasi di Indonesia awalnya dicetuskan oleh Letnan- Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook. Rencana tersebut mengharuskan van Mook mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Pengubahan ketatanegaraan mengalami hambatan karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia, sehingga Van Mook mengawali rencana membentuk negara federal dengan menyebarluaskan federalisme di Indonesia pada konferensi yang berlangsung di Hooge Veluwe. Konferensi tersebut gagal memperjuangkan federalisme di Indonesia karena bertentangan dengan keinginan Belanda yang menginginkan RI juga masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda.[5]
Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, van Mook kembali mengadakan Konferensi Pangkal Pinang dan Konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi langkah awal pembentukan negara federal di Indonesia, yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai negara bagian yang pertama didirikan. Setelah itu Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah otonom lainnya di Indonesia.
Konferensi Malino, 1946
Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk mewujudkan rencananya membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) di Indonesia. Konferensi diadakan di Bandung tanggal 27 Mei 1948 bertempat di Gedung Parlemen Negara Pasundan. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara dan daerah otonom di Indonesia, yaitu Negara Indonesia Timur, Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Pasundan, Jawa Timur, Borneo Timur, Borneo Barat, Bandjar, Bangka, dan Riau. Pada konferensi federal van Mook mengajukan suatu rancangan pemerintahan yang telah disusunnya, yaitu pembentukan Pemerintah Federal Sementara atau Voorlopige Federale Regering (VFR). VFR rancangan van Mook merupakan lembaga pemerintahan yang telah ada di Indonesia dan hanya berganti nama untuk mendapatkan kembali simpati dari bangsa Indonesia.
Peserta konferensi kecewa karena van Mook tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun usul pengubahan rancangan VFR. Kekecewaan tersebut membuat Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja sepakat kembali mengadakan konferensi serupa yang bertujuan membuat rancangan pemerintahan federal di Indonesia. Konferensi tersebut diadakan di Bandung tanggal 7 Juli 1948 dan diberi nama konferensi satuan-satuan kenegaraan atau konferensi kenegaraan (Staatkundige Enheden Conferentie). Konferensi kenegaraan lebih dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg atau BFO).
Persidangan Sunting
Anggota BFO memulai sidang pertamanya di Bandung pada 7 Juli 1948. Konferensi BFO dihadiri oleh peserta konferensi federal 27 Mei. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan van Mook, apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia.
Ide Anak Agung Gde Agung bersama Sultan Hamid II dari Pontianak
BFO kembali melanjutkan konferensi selama tiga hari mulai tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948. Pada konferensi tiga hari tersebut, BFO membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang dinamai Pemerintah Federal Interim (Federale Interim Regering atau FIR). Pembicaraan tersebut berkaitan dengan ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Apabila RI tidak berkenan maka FIR tetap akan dibentuk untuk menyiapkan sebuah negara serikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Setelah terbentuknya FIR akan diadakan sebuah perundingan kembali untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR.
BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi pers tanggal 27 Juli 1948 di Gedung Indonesia Serikat Jl. Pejambon No.6 Jakarta. Resolusi BFO berisi enam dasar yang digunakan dalam memutuskan 26 butir pasal. Resolusi pertama BFO berisikan tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan terdiri dari direktorium, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang dari Indonesia. Resolusi tersebut juga telah mencakup penentuan wakil negara federal dan daerah otonom di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan jumlah penduduk. Golongan minoritas juga mendapatkan hak untuk memiliki perwakilan di dewan perwakilan.
Tanggal 21 Januari 1949 dilakukan pertemuan antara delegasi BFO, Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membahas rencana pembicaraan antara wakil Republiken dan Belanda. Delegasi Republik Mohammad Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh Komisi PBB. Pertemuan RI-Belanda-BFO kemudian dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Hasil pertemuan ini diantaranya angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, dan Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, pada 22 Juni 1949 kembali diadakan perundingan antara RI, BFO dan Belanda. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bahwa kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak serta Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.
Konferensi Meja Bundar dan Republik Indonesia Serikat Sunting
Konferensi Inter-Indonesia
Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta (22 Juli 1949), dan Jakarta (1 Agustus 1949).[6] Mereka sepakat mengenai aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.[7]
Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda
KMB digelar pada 23 Agustus 1949, ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda. KMB berakhir pada 2 November 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat.
Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat Republik Indonesia Serikat, BFO juga menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).
(Alan Van Mok)








Komentar
Posting Komentar